AMLAPURA — Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan dekat dengan masyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem. Pada Kamis (12/11/2026), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karangasem menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Karangasem. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WITA ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Karangasem, I Ketut Indra Sutawan, S.H., M.A.P., sebagai tindak lanjut dari rapat persiapan sebelumnya untuk meninjau sekaligus menyempurnakan standar pelayanan publik di lingkungan kerjanya. Suasana diskusi berlangsung hangat dan interaktif dengan hadirnya beragam elemen pemangku kepentingan (stakeholder). Tampak hadir jajaran perangkat daerah seperti Inspektorat, Bagian Hukum, Bagian Pemkesra, Bagian Organisasi, Diskominfo Karangasem, BNNK Karangasem. Turut ambil bagian pula perwakilan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan seperti FKUB, LVRI, PP Polri Cabang Karangasem, pengurus partai politik (Partai Golkar), hingga perwakilan generasi muda dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Karangasem. Dalam pemaparannya, I Ketut Indra Sutawan menegaskan bahwa FKP ini menjadi wadah strategis untuk menampung aspirasi masyarakat, membangun kepercayaan publik (trust), serta mencegah potensi maladministrasi. Beliau menjamin bahwa seluruh pelayanan administrasi di Badan Kesbangpol diberikan secara transparan, terukur, dan 100 persen gratis atau nol rupiah. Peninjauan terhadap standar prosedur, persyaratan, hingga evaluasi tiga unsur terendah dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terus dilakukan guna mendongkrak Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Selain itu, ia juga memaparkan enam program prioritas Kesbangpol, mulai dari penguatan ideologi Pancasila, peningkatan peran politik, pemberdayaan ormas, pembinaan ketahanan ekonomi sosial budaya, hingga kewaspadaan dini penanganan konflik sosial. Dinamika diskusi semakin hidup ketika pembahasan menyentuh isu legalitas organisasi kemasyarakatan (ormas) dan keamanan di tengah masyarakat. Menanggapi pertanyaan dari Ketua PP Polri Karangasem, I Nyoman Ardika, terkait fenomena ormas di lapangan, Kaban Kesbangpol memberikan penegasan yang lugas. Pihaknya memastikan bahwa Kesbangpol sebatas mencatat keberadaan, kepengurusan, dan sekretariat ormas secara administratif, bukan memberikan legalitas formal bagi ormas untuk bertindak melakukan pengamanan di luar kewenangan aparat. Ia mengimbau agar setiap ormas tetap patuh pada AD/ART, fokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial dan donor darah, serta senantiasa bersinergi dengan pihak kepolisian demi menjaga situasi Karangasem tetap aman dan kondusif. Selain isu keamanan, persoalan pencairan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) bagi partai politik serta ormas juga menjadi sorotan utama. Perwakilan Partai Golkar, I Wayan Putu,SP mengapresiasi kelancaran pelayanan Kesbangpol selama ini, namun menyoroti kendala ketepatan waktu pencairan anggaran yang kerap cair di pertengahan tahun, sementara kegiatan organisasi sudah berjalan sejak awal tahun. Hal senada juga diungkapkan perwakilan organisasi kepemudaan dari KMHDI, I Ketut Yoga Pramuditya, yang berharap adanya penyederhanaan serta pendampingan berkelanjutan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) mengingat keterbatasan sumber daya manusia di tingkat pengurus. Menjawab aspirasi tersebut, I Ketut Indra Sutawan menjelaskan bahwa pencairan dana hibah sangat bergantung pada kelengkapan administrasi, proses audit, serta pemeriksaan wajib dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai solusi praktis, ia menyarankan agar organisasi tetap menyiapkan bukti transaksi atau nota kegiatan secara tertib untuk kebutuhan talangan di awal tahun. Di sisi lain, perwakilan Inspektorat Karangasem, I Ketut Juni Arsa Wijaya, turut mengingatkan para pengurus organisasi agar mencermati pedoman pemberian hibah secara saksama, khususnya terkait aturan pengusulan upah atau gaji pengurus sekretariat agar tidak menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Menutup rangkaian diskusi, para peserta rapat menyuarakan harapan agar program pendidikan politik dan sosialisasi ke depan dapat beradaptasi dengan era digital serta lebih optimal merangkul generasi muda. Menyambut baik masukan tersebut, Badan Kesbangpol Karangasem berkomitmen untuk terus mendampingi ormas dan organisasi kepemudaan dalam proses administrasi tanpa mengurangi esensi pembinaan masyarakat. Bahkan, bagi organisasi yang memiliki keterbatasan anggaran maupun sarana, Kesbangpol membuka pintu untuk memfasilitasi peminjaman ruang pertemuan demi mendukung berbagai kegiatan positif yang membawa kedamaian dan kemajuan bagi Kabupaten Karangasem.